Manado TRIBUNMANADO.CO.ID - KH Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh penting Islam di Indonesia. Ia adalah pendiri salah satu organisasi besar Islam di Indonesia yakni Muhammadiyah. Beliau membentuk Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.
- Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat diperingati setiap tanggal 1 Mei. Tanggal itu merupakan hari di mana Indonesia berupaya membebaskan Irian Barat-sekarang Papua-dari Belanda. Bagaimana sejarahnya? Dipilihnya 1 Mei sebagai hari peringatan pembebasan Irian Barat adalah perundingan Perjanjian New York yang meminta Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism, 200530. Selama proses pengalihan itu, wilayah Papua bagian barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority UNTEA. Lembaga tersebut dibentuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa PBB. Di sisi lain, Belanda pun harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi pada tanggal 1 Mei 1963, wilayah Papua bagian barat akhirnya resmi diserahkan kepada Indonesia dari Belanda melalui mediasi UNTEA, meskipun ada suara-suara yang mengecam penyerahan tersebut karena orang-orang Papua tidak dilibatkan dalam Perjanjian New York tersebut. Operasi Trikora Tarik lebih jauh ke belakang, upaya Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari Belanda itu dinamakan Operasi Trikora Tri Komando Rakyat. Kala itu, dalam sebuah pidato pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan Operasi Trikora. Hal tersebut berawal dari Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Di sisi lain, ada satu persoalan lagi yang belum disepakati, yakni terkait status Papua Barat. Sebab, baik Indonesia maupun Belanda merasa memiliki hak lebih atas wilayah Papua bagian barat. Amarulla Octavian dalam Militer dan Globalisasi 2012, menuliskan, karena tidak ditemukannya kesepakatan, KMB memutuskan masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan. Namun, hingga 12 tahun berselang, persoalan itu belum juga dibahas juga Demo Menolak Trikora Kembali Berujung Penangkapan Aktivis Papua Warga Papua Gelar Aksi Peringatan Trikora di Sejumlah Daerah Sejarah Operasi Trikora Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh Latar Belakang Operasi Trikora Petrik Matanasi dalam “Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Sukarno Kuasai Papua” menyatakan, Belanda ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Sebab, Belanda mulai membentuk parlemen pada Februari 1961. Kemudian, Komite Nasional Papua dibentuk pada 19 Oktober 1961. Selain itu, juga membangun kekuatan militer Papua. Dalam buku Irian Barat Daerah Kita 1962 yang dirilis Departemen Penerangan RI, terdapat bukti kalau Belanda pernah melakukan “Pameran Bendera” Vlagertoon yang ternyata disertai kapal-kapal perang pada 4 April 1960. Atas pergerakan yang dilakukan pihak Belanda tersebut, Sukarno dan para pejabat tinggi Indonesia mulai menyusun strategi. Tepat pada 6 Maret 1961, Korps Tentara Kora-1 pun dibentuk dan yang menjadi panglima komandonya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Korps Tentara Kora-1 pun berubah-ubah nama seiring berjalannya waktu, mulai dari Tjadangan Umum Angkatan Darat Tjaduad sampai Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional Depertan pada 11 Desember 1961 Buku Sejarah TNI-AD, 1945-1973 Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1979, mencatat, tiga hari setelah itu, Presiden Sukarno memimpin sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi KOTI. Baru pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno menyatakan maksud Trikora lewat pidatonya di Yogyakarta. Salah satu aksi Trikora yang paling dikenal adalah penggunaan kapal penjelajah KRI Irian 201 yang didapat Indonesia dari Rusia. Kapal KRI Irian 201, menurut Achmad Taufiqoerahman dalam Kepemimpinan Maritim 2019258, dilengkapi fasilitas tempur, seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh. Namun, Amerika Serikat memberikan saran kepada Indonesia agar mengedepankan jalan diplomasi guna mengambil-alih Papua Barat dari Belanda. Amerika Serikat bersedia menjadi "penengah" dan menyediakan tempat “netral” untuk membicarakan masalah tersebut. Atas desakan AS, Indonesia dan Belanda bertemu kembali di satu meja pada 15 Agustus 1962. Yang menjadi delegasi Indonesia adalah Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Roijen. Diplomat AS, Ellsworth Bunke, bertindak sebagai penengah. Perjanjian New York Inti perundingan Perjanjian New York ini, menurut Constructing Papuan Nationalism 200530 karya Richard Chauvel, adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Selama proses pengalihan, wilayah Papua Barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority UNTEA yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa PBB. Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA. Hingga akhirnya, tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Berikutnya, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB. Baca juga Menguasai Papua dengan Rupiah Irian Barat Trah Moekardanoe di Pusaran Pertempuran Pembebasan Irian Barat Perjanjian New York Ambisi AS di Balik "Pembebasan" Irian Barat - Sosial Budaya Penulis Alexander HaryantoEditor Iswara N Raditya
FORERIkemudian bertransformasi menjadi Tim 100 yang bertemu Presiden Habibie pada Februari 1999 dengan tuntutan bahwa rakyat Papua menuintut kemerdekaan (memisahkan diri) dari Indonesia. Sukarjo Wiryopranoto Jabatannya sebagai Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB digunakannya untuk mempengaruhi negara-negara lain agar membantu perjuangan Indonesia membebaskan Irian Barat dari penjajahan belakang pendidikan sekolah hukum dan sempat aktif sebagai praktisi hukum dengan bekerja di pengadilan dan pengacara menambah kemahirannya dalam melakukan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik dan Sukarjo Wiryopranoto diawali ketika putra bangsa kelahiran Kesugihan Cilacap ini kemudian aktif di berbagai organisasi politik. Di zaman pendudukan Jepang, ia sempat memimpin beberapa media massa. Setelah kemerdekaan, ia menjadi Duta Besar RI di beberapa negara. Ia terakhir bertugas sebagai wakil tetap Republik Indonesia di nasional kelahiran Kesugihan, Cilacap, tanggal 5 Juni 1903, ini sempat bekerja di pengadilan negeri yang selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Bekerja di pengadilan digelutinya setelah tamat dari sekolah hukum pada tahun 1923. Setelah enam tahun bekerja sebagai pegawai di pengadilan negeri, pada tahun 1929 ia memutuskan berhenti, kemudian bermaksud mandiri dengan membuka kantor Wiryopranoto pun mendirikan kantor pengacara di Malang yang dinamainya Kantor Pengacara Wisnu. Sejak itu, perjalanan kariernya dengan cepat menanjak. Ia menjadi Wakil Walikota Malang sekaligus sebagai anggota Dewan Provinsi, sekaligus diangkat menjadi pengacara pada Pengadilan Tinggi karier Sukarjo selanjutnya adalah di bidang politik. Pada tahun 1931, ia mulai aktif di bidang politik dengan menjadi anggota Volksraad. Di kemudian hari, bersama dr. Sutomo, ia mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia PBI.Aktif di bidang politik membuatnya semakin dekat dengan masyarakat. Melihat banyak pemuda yang tidak punya keahlian, maka untuk membina para pemuda, pada tahun 1934 ia membuat suatu gagasan dengan mendirikan Perkampungan Kerja. Dalam perkampungan itu, para pemuda dilatih menjadi ahli kayu, ahli besi, ahli pertanian, dan di bidang politik meningkat sejak tahun 1936 setelah ia menjadi anggota Partai Indonesia Raya Parindra. Sebagai anggota Parindra, ia sering berkunjung ke daerah-daerah, antara lain ke beberapa kota di Sumatera. Dalam sidang Volksraad tahun 1937, ia mengajukan mosi agar orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi walikota. Mosi itu didukung oleh sebagian besar anggota Volksraad, tetapi ditolak oleh Pemerintah samping aktif dalam Parindra, ia aktif pula sebagai sekretaris Gabungan Politik Indonesia Gapi. Pada 22 Agustus 1940, Sukarjo menyampaikan seruan Gapi yang menuntut agar di Indonesia dibentuk parlemen, dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Pada masa pendudukan Jepang, ia giat bergerak di bidang kewartawanan, memimpin surat kabar Asia Raya. Kegiatan itu dilanjutkan sesudah Indonesia merdeka dengan turut membina majalah Mimbar di bidang politik dimulai kembali sesudah pengakuan kedaulatan. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Duta Besar Rl di Vatikan, Duta Besar Luar Biasa untuk Italia dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Rakyat Cina. Pada tahun 1962 ia diangkat menjadi Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam jabatan itu ia berusaha mempengaruhi negara-negara lain agar membantu perjuangan Indonesia membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Kala itu, ia juga sangat berjasa membantu pemerintahan Indonesia mencari dukungan negara lain dalam rangka pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Advertisement Ia meninggal dunia di New York 23 Oktober 1962. Jenazahnya dibawa ke Tanah Air dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, jasa-jasanya kepada negara, Sukarjo Wiryopranoto dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 342 Tahun 1962, tanggal 29 Oktober 1962. e-tiData Singkat Sukarjo Wiryopranoto, Pengacara pada Pengadilan Tinggi di Surabaya / Diplomat Pembebas Irian Barat Pahlawan Pahlawan, Duta Besar, pengacara, Pahlawan Kemerdekaan Nasional SEJARAHLISAN INTEGRASI PAPUA KE INDONESIA: PENGALAMAN ORANG KAIMANA PADA MASA TRIKORA DAN PEPERA tuk Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) jadi manusia yang bebas. In dimaknai . Irian barat adalah bagian konflik antara bangsa Indonesia - Belanda yang telah berlangsung lebih dari tiga abad sejak kedatangan mereka sekitar abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam kurun waktu itu telah banyak korban nyawa melayang dan harta yang hancur. Untuk mengakhiri konflik ini, atas jasa baik PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda 23 Agustus - 2 November 1945. Dari konferensi ini dihasilkan keputusan antara lain pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Selain itu, disepakati pula bahwa masalah Irian Barat yang juga menjadi bagian dan wilayah Hindia Belanda akan dibicarakan dan diselesaikan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dalam perkembangan selanjutnya, permasalahan tentang Irian Barat tidak kunjung selesai. Belanda selalu menolak ketika diajak berunding untuk membicarakan masalah Irian Barat. Berbagai cara diplomatik dilakukan pemerintah Indonesia agar Belanda segera membebaskan Irian Barat namun selalu gagal. Hal ini berlangsung hingga tahun 1969 ketika Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat setelah terjadi berbagai insiden bersenjata. Perjuangan Membebaskan Irian Barat Sebagaimana daerah-daerah lain di Hindia Belanda, Irian Barat adalah daerah jajahan Belanda. Namun, dalam kesepakatan penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia, Irian Barat belum dimasukan sebagai wilayah Indonesia. Menurut Konferensi Meja Bundar, masalah ini baru akan dibahas satu tahun setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Dalam perkembangannya, Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat. Menanggapi hal tersebut, timbullah usaha-usaha pembebasan Irian Barat dari tahun 1950-1969. Usaha-usaha itu meliputi usaha diplomasi dan konfrontasi bersenjata. Usaha Diplomasi Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia ingin agar penyerahan Irian Barat dapat dilakukan secara damai melalui perundingan atau diplomasi. Sejak tahun 1950, Indonesia mengajak Belanda untuk mulai merundingkan masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1950, Indonesia dan Belanda membentuk komite bersama untuk masalah Irian Barat. Namun, komite tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat. Pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya kemudian memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952. Tindakan Belanda ini memunculkan protes keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Indonesia menyatakan pembatalan terhadap misi militer Belanda pada bulan April 1953. Pemerintah Indonesia juga terus berusaha mencari dukungan internasional agar dapat menekan Belanda. Salah satunya melalui Konferensi Asia-Afrika. Dalam KAA di Bandung tanggal 18-24 April 1955, pihak Indonesia mendapat dukungan negara-negara peserta KAA. Dalam salah satu pernyataannya, KAA yang disponsori oleh negara Indonesia, Burma, Pakistan, dan Sri Lanka menolak segala bentuk penjajahan. Negara-negara tersebut menganggap bahwa penjajahan adalah suatu tindakan kejahatan. Usaha untuk menekan Belanda juga dilakukan melalui organisasi PBB. Indonesia yang didukung negara-negara sahabat senantiasa membawa persoalan Irian Barat dalam sidang-sidang PBB. Namun, usaha tersebut tetap saja tidak berhasil memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat. Belanda selalu berusaha meyakinkan anggota PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda, yakni dalam lingkup Uni Indonesia-Belanda. Hal ini mendapat dukungan dari negara-negara lain, terutama negara anggota Nato di mana Belanda juga menjadi salah satu anggotanya. Akibatnya, resolusi tentang Irian Barat pun gagal memperoleh suara mayoritas. Indonesia pun secara sepihak membatalkan persetujuan KMB termasuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda yang dikukuhkan melalui UU No. 13 tahun 1956. Dengan pembatalan tersebut, Indonesia tidak lagi terjalin dalam ikatan khusus dengan Belanda, termasuk dalam masalah Irian Barat. Indonesia lalu membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu Halmahera. Gubernur pertama provinsi Irian Barat ini adalah Zainal Abidin Syah yang adalah Sultan Tidore. Sementara situasi di Indonesia, sikap anti Belanda terus meningkat. Rakyat Indonesia menggelar rapat-rapat umum untuk menggalang dukungan terhadap Irian Barat. Pada tanggal 18 November 1957 berlangsung rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini berlanjut dengan aksi pemogokan yang dilakukan para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Pemerintah Indonesia juga melarang perusahaan penerbangan Belanda KLM untuk mendaratkan pesawatnya di Indonesia. Pada tahun yang sama juga terjadi pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pengambilalihan mi diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah tahun 1958. Sampai akhir tahun 1958, semua perusahaan Belanda di Indonesia sudah dinasionalisasikan. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Semua warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia dipecat. Pemerintah juga membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat sebagai organisasi untuk menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia guna membebaskan dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Konfrontasi Bersenjata Usaha diplomasi pemerintah indonesia yang mengalami jalan buntu membuat Indonesia memutuskan untuk juga menempuh jalur konfrontasi bersenjata. Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut kemudian diikuti dengan persiapan-persiapan militer. Indonesia memutuskan untuk membeli senjata dari Uni Soviet Rusia. Pada bulan Desember 1960, pemerintah Indonesia mengutus Jendral A. H. Nasution sebagai Mentri Keamanan Nasional / Kasad ke Moskow. Nasution berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet. Indonesia juga mendekati India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman, dan Perancis dengan tujuan agar negara-negara tersebut tidak akan memberikan dukungan terhadap Belanda jika perang benar-benar terjadi antara Indonesia-Belanda. Kian panasnya hubungan antara Indonesia dan Belanda menyebabkan negara-negara lain di dunia mendesak agar permasalahan Irian Barat segera diamsukkan kembali ke dalam agenda Sidang Umum PBB. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat diperdebatkan kembali. Dalam sidang tersebut, Sekjen PBB U Thant, meminta kesediaan Ellsworth Bunker seorang diplomat Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan usul agar Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Indonesia menerima usul tersebut dengan catatan agar waktu pengembalian diperpendek. Belanda sebaliknya berpendirian hanya akan melepaskan Irian Barat kepada perwalian PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Tampak jelas bahwa Belanda tidak ingin agar Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Bahkan Belanda kemudian tanpa sepengetahuan PBB mendirikan negara Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Selain itu, Belanda juga menambah kekuatan militernya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Doorman. Tantangan Belanda ini dijawab Indonesia dengan mengumumkan Trikora. Bertepatan dengan ulang tahun Agresi Belanda II yang ke-13 pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di alun-alun Utara Yogyakarta mengeluarkan Tri Komando Rakyat Trikora. Isi Trikora tersebut adalah Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan kolonial Belanda. Kibarkan Sang saka Merah Putih di seluruh Irian Barat. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan keluarnya Trikora, maka perjuangan fisik membebaskan Irian Barat mulai dilakukan. Pada tanggal 11 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala. Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut. Menyelenggarakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Operasi ini meliputi penyusupan infiltrasi, serangan besar-besaran eksploitasi, dan penegakan kekuasaan RI konsolidasi. Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan RI untuk membebaskan Irian Barat. Kekuatan itu baik berupa tentara reguler, sukarelawan, dan berbagai potensi perlawanan rakyat lainnya. Melihat situasi ini, Ellsworth Bunker kembali mengajukan usul yang dikenal sebagai Rencana Bunker. Isinya antara lain penyerahan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia, setelah sekian tahun member kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tetap dalam wilayah Indonesia atau memisahkan diri, untuk menghindari bentrok diadakan masa masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun. Rencana Bunker ini diterima dengan baik oleh Indonesia namun ditolak Belanda. Sikap keras Belanda ini mendorong Indonesia menggelar Operasi Jayawijaya berupa operasi besar-besaran untuk membebaskan Irian Barat. Dalam situasi panas ini, terjadi pertempuran Laut Aru yang melibatkan tiga kapal torpedo Angkatan Laut RI, yakni Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Macan Harimau dengan kapal perusak serta Fregat Belanda yang dibantu pesawat udara. Dalam pertempuran itu Kapal Macan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso, Kapten Wiratno dan awak kapal lainnya. Pasukan Indonesia juga melakukan penyusupan dengan menerjunkan penerbang-penerbang Indonesia menembus radar Belanda ke pedalaman IrianBarat. Amerika Serikat khawatir konflik antara Indonesia dan Belanda akan mengganggu keamanan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk berunding. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Roijen, dan Schurmann. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York yang berisi tentang Penghentian permusuhan. Paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA United Nations Temporary Executive Authority tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun militer. Tenaga militer digunakan sebagai penjaga keamanan bersama putra Irian Barat sendiri. UNTEA juga akan memakai sisa-sisa pegawai Belanda yang diperlukan. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mel 1963. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tahun 1969, diadakan penetuan pendapat rakyat atau L’cpera Ascertainnient of the WisIie of the People. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA Sesuai dengan kesepakatan New York, pada tahun 1969 diselenggarakan Pepera yang disaksikan utusan Sekretaris Jendral PBB. Penyelenggaraan Pepera melalui tiga tahap, yaitu tahap konsultasi, pemilihan anggota dewan musyawarah, dan tahap pelaksanaan Pepera. Tahap konsultasi dimulai sejak 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten tentang tata cara Pepera. Pemilihan anggota dewan musyawarah berakhir pada bulan Juni 1969. Sementara pelaksanaan Pepera dilakukan perkabupaten mulai 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969. Hasil Pepera memperlihatkan suara bulat bahwa masyarakat Irian Barat ingin tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa oleh diplomat PBB Ortis Sanz untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Irian Barat kemudian resmi menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia dengan nama Provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januani 2000, Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua. Sekian uraian tentang Sejarah Pembebasan Irian Barat, semoga bermanfaat. Referensi Sri Pujiastuti, Dkk. 2007. IPS TERPADU untuk SMP dan MTS Kelas IX. Jakarta Erlangga. Yangmenjadi masalah dalam politik bangsa Papua adalah kleim-kleim yang dilakukan di antara bangsa Papua itu bukan kleim dalam hubungan bangsa Papua - NKRI, tetapi dalam batas sangat sempit dan picik, ditambah licik. namun belum ada yang mengarah kepada tersangka. ‘’Beberapa saksi yang kita curigai kita periksa tapi karena saksi yang

Perjuangan untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari cengkraman pemerintah Belanda dilakukan dengan berbagai macam jalur. Jalur diplomasi salah satunya di tempuh demi pembebasan wilayah Irian Barat pun mulai dilakukan seperti yang dilakukan pemerintah kabinet Natsir juga kabinet-kabinet selanjutnya sellu berupaya membebaskan wilayah Irian Barat. Akan tetapi semua upaya diplomasi selalu berakhir dengan sebuah kegagalan. Hal tersebut disebabkan pemerintah Belanda selalu bersikukuh bahwa Irian Barat merupakan wilayahnya. Belanda bahkan secara terang-terangan menyebutkan Irian Baratsebagai salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Belanda pada bulan Agustus Pembebasan Irian Barat yang di upayakan oleh pemerintah Indonesia akhirnya berbuah simpati dari masyarakat dunia. Terutama pihak Amerika serikat dengan mengusulkan diadakanya sebuah pertemuan yang membahas tentang hal-hal dalam upaya pengembalian wilayah Irian Barat kembali ke kedaulatan Republik Indonesia. Elsworth Bunker di tunjuk sebagai wakil pihak Amerika Serikat untuk menjadi penengah di dalam pertemuan tersebut. Berikut usulan yang diberikan oleh Elsworth Bunker dalam pertemuan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan rencana pemerintahan Irian Barat yang dikuasai oleh pihak Belanda harus dikembalikan kepada pemerintah Penentuan Pendapat Rakyat Perpera.Pengembalian wilayah Irian Barat harus diselesaikan dalam tempo dua masa Peralihan, yakni masa pengambil alihan kekuasaan atas wilayah Irian BaratUsulan yang diutarakan Elsworth bunker tersebut mendapatkan sambutan yang positif oleh pemerintah Belanda dan juga Indonesia. Meski pemerintah Belanda sebelumnya belum memberikan respon terhadap usulan yang diungkapkan oleh Bunker tersebut, akhirnya karena desakan oleh pihak Amerika Serikat pemerintah Belanda pun menyetujui hal tersebut . Karena Amerika serikat beralasan tak menghendaki jika Belanda hancur karena ada dugaan Indonesia akan dibantu oleh pihak Uni terkaitPerjanjian LinggarjatiPerundingan Roem-Roijen Konferensi Asia AfrikaSejarah Konferensi Meja BundarPerjanjian di kota New YorkDilatari oleh perjuangan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan wilayah Irian barat ke pangkuan ibu pertiwi dari kekuasaan Belanda. Saat Konferensi Meja Bundar KMB yang berlangsung di kota Den Haag, Belanda, didalam keputusannya salah satunya mengenai permasalahan Irian Barat yng akan di tuntaskan dalam waktu satu tahun, namun berselang waktu berjalan hingga tahun 1961 Belanda tak kunjung merealisasikannya. Dan cnderung ingin mengingkari kesepakatan dalam konferansi 15 Agustus 1962 kesepakatan di adakan di kota New york dan diadakan di markas besar PBB. Dari pemerintah Belanda mengutus Dr. Van Roijen sebagai wakilnya dan Adam Malik mewakili pemerintah Indonesisa serta Elsworth Bunker sebagai mediator. Kesepkatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pun berjalan dengan lancar, hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya persetujuan diantara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Perjanjian tersebut kemudian lebih sering disebut dengan persetujuan New pokok-pokok kesepakatan dalam persetujuan New York, perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda harus menyerahkan wilayah Irian Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Execative Auyhority Irian Barat sejak 1 Oktober 1962 sampai dikembalikan kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963 berada dibawah tanggung jawab PBB dalam hal ini UNTEA sebagai militer milik pemerintah Belanda meninggalkan wilayah Irian Barat sedikit demi sedikit dan tidak di ijinkan melakukan kegiatan yang bermuatan militer lagi dibawah pengawasan otoritas PBB dalam hal ini 31 Desember 1962 disebelah bendera PBB akan dikibarkan pula bendera merah putih milik pemerintah resmi wilayah Irian Barat akan diserahkan oleh PBB pada 1 Mei 1963 kepada pemerintah IndonesiaSebelum akhir tahun 1969 ,diadakannya Ascertainment of the wishes of the people atau Penentuan Pendapat Rakyat kemudian lebih dikenal dengan PEPERA di Irian militer Indonesia yang berada di wilayah Irian Barat tetap berada di Irian Barat akan tetapi begabung dengan pasukan milik merupakan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh dewan PBB pada masa peralihan sebelum Irian Barat resmi diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan mulai saat itu bendera PBB pun dikibarkan menggantikan bendera Belanda. PBB mengirimkan CEO Jalal Abdoh dari Iran sebagai kepala UNTEA, dan menunjuk Bonay seorang putra asli Irian Barat untuk menjabat sebagai gubernur. Dan demi memberi jaminan keamanan di wilayah Irian Barat, PBB membuat United Nations Security Forces UNSF. Dan NSF tersebut kemudian dikepalai oleh seorang berkebangsaan Pakistan bernama Brigadir Jenderal Said Uddin terkaitMasa Penjajahan Belanda di IndonesiaSejarah Timor TimurSejarah Runtuhnya Uni SovietSejarah Demokrasi di DuniaPenentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA Penyerahan wilayah Irian Barat yang kepada pemerintahan Indonesia dilakukan di kota Holandia Kota Baru pada 1 mei 1963. Untuk menindaklanjuti kesepakatan di dalam Persetujuan New York yang secara resmi telah ditandatangani kedua belah pihak baik pemerintah Belanda maupun pemerintah Indonesia. Maka segeralah dilaksanakan PEPERA sebelum menjelang akhir tahun 1969, dan hal tersebut dilaksanakan melalui tiga proses tahapan, sebagaimana berikut pertama dimulai dengan mengadakan musyawarah terlebih dahulu mengenai tata laksana PEPERA yang diadakan pada 24 Maret 1969 dengan mengumpulkan dewan- dewan kabupaten yang ada di seluruh Wilayah Irian kedua diadakannya pemungutan suara guna memilih anggota Dewan Musyawarah PEPERA yang berakhir juni 1969. Dalam pemilihan tersebut telah berhasil mendapatkan anggota terpilih, diantaranya 43 anggota wanita serta 983 anggota pria. Para anggota tersebut berasal dari delapan kabupaten di wilayah Irian terakhir atau yang Ketiga merupakan kegiatan utama yakni PEPERA itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kabupaten wilayah Irian Barat, yang bermula di Merauke pada 14 juli 19609 hingga berakhir 4 agustus 1969 di kegiatan tersebut turut disaksikan pula oleh delegsi dari PBB yakni DR. Fernando Ortiz Sanz, pemerintah Belanda juga utusan dari Australia. Dari kegiatan PEPERA yang telah diselenggarakan di seluruh wilayah Irian Barat dengan di saksikan oleh utusan-utusan kedua belah pihak serta pihak netral yakni PBB, didapatkan sebuah hasil yang memperlihatkan jika rakyat yang tinggal di wilayah Irian Barat tetap menginginkan berada dan bersatu dibawah kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Dengn hasil tersebut pemerintah Belanda kemudian merelakan serta menerima hasil Sanz seorang duta besar perwakilan dari PBB membawa hasil dari diselenggarakannya kegiatan PEPERA tersebut yang kemudian dilaporkan serta di serahkan dalam sidang umum dewan keamanan PBB. Pada 19 November 1969 digelar Sidang Umum Dewan Keamanan PBB yang ke- 24. Di dalam sidang tersebut berisi persetujuan mengenai resolusi Belanda, Muangthai, Malaysia, Belgia, Luxemburg juga Indonesia, serta memutuskan untuk menerima hasil keputusan yang telah diambil dalam PEPERA yang semestinya telah sesuai dengaan jiwa dan isi dalam Persetujuan New York.

UsahaPembebasan Wilayah Irian Barat Melalui Diplomasi Selalu Mengalami Jalan Buntu Karena

Diketahui bahwa setelah KMB masih terdapat permasalahan mengenai Irian Barat yang akan diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Akan tetapi hingga 1961, permasalahan ini belum kunjung diselesaikan. Akhirnya Indonesia menempuh dua jalur yakni jalur diplomasi dan jalur konfrontasi. Jalur diplomasi yang ditempuh oleh Indonesia adalah upaya diplomasi melalui PBB. Dalam perkembangannya, karena konflik tidak kunjung mereda dibentuklah Perjanjian New York atas prakarsa Ellsworth Bunker pada tahun 1962. Perjanjian ini menghasilkan gencatan senjata dan penyerahan kekuasaan atas Irian Barat dari Belanda ke Indonesia. Penandatanganan perjanjian, Indonesia diwakili oleh Subandrio yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Belanda diwakili oleh Schurmann dan Van Royen. Penandatanganan disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Ellsworth Bunker. Dengan demikian, tokoh-tokoh yang menjadi saksi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia ditunjukan oleh angka 1 2 dan 3. Namunternyata diantara 22 nama jalan itu, ada yang bukan tokoh betawi. Tino Sidin, yang bahkan keluarganya sendiri pun kaget saat diundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara NAMA SELY NURZAHRAKELAS XII IPA 3SMAN 1 CIAMPEL •Ir. Soekarno lahir Jawa Timur, 6 Juni 1901 adalah Presiden Indonesia pencetus Operasi TRIKORA pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di alun-alun Utara yogyakarta. Trikora merupakan sebuah operasi yang bertujuan untuk mengembalikan wilayah Papua bagian barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia bersama dengan Mohammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang TRIKORA di cetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di alun-alun Utara yogyakarta. Trikora merupakan sebuah operasi yang bertujuan untuk mengembalikan wilayah Papua bagian barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.Trikora muncul karna adanya kekecewaan dari pihak indonesia yang selalu gagal dalam perundingan dengan Belanda untuk mengembalikan irian barat yang secara sepihak diklaim sebagai salah satu provinsi kerajaan Belanda. •Yosaphat Soedarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 24 November 1925 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli Hr. Ms. Eversten milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora. •Jend. Besar TNI Purn. Soeharto, lahir di Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Komando Mandala Pembebasan Irian dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "The Smiling General" bahasa Indonesia "Sang Jenderal yang Tersenyum" karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat. •Adam Malik Batubara lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917. Adam Malik berperan penting dalam pembebasan Irian Barat, selain itu dia merupakan pimpinan delegasi juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998 berdasarkan Keppres Nomor 107/TK/ Malik berperan penting dalam pembebasan Irian Barat, selain itu dia merupakan pimpinan delegasi Indonesia. •Jenderal Besar TNI Purn. Abdul Haris Nasution lahir di Kotanopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918. AH. Nasution dalam kapasitas Sebagai Penguasa Perang Pusat Peperpu melakukan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Front Nasional Pembebasan Irian Barat FNPIB beliau yang merumuskan tiga kebijakan operasi pembebasan Irian merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September, namun yang menjadi korban adalah putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya, Lettu Pierre bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat".Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. •Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia juga ayah dari mantan KSAD, Pramono Edhie Wibowo. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan Pemberontakan Gerakan 30 September PKI dalam posisinya sebagai panglima RPKAD atau disebut Kopassus pada saat ini. Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua BP-7 Pusat, Duta besar Indonesia untuk Korea Selatan serta menjadi Gubernur Edhie dipindahkan ke Irian Barat untuk menjadi Panglima Kodam XVII/Cendrawasih. Ia memimpin di sana hingga terselenggaranya "Penentuan Pendapat Rakyat", di mana Indonesia menganeksasi wilayah tanpa memegang referendum penuh, Sarwo Edhie memainkan peran utama dalam menghancurkan resistensi Papua. •Mayor TNI Johannes Abraham Dimara lahir di Korem, Biak Utara, Papua, 16 April 1916. Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi Ketua OPI Organisasi Pembebasan Irian Barat. Ia pun menjadi anggota TNI dan melakukan infiltrasi pada tahun 1954 yang menyebabkan ia ditangkap oleh tentara Kerajaan Belanda dan dibuang ke Digul, hingga akhhinya dibebaskan tahun 1960. MenatapMasa Depan. Kini, 51 Tahun sudah Irian Barat yang kini disebut dengan Papua menjadi bagian integral NKRI. Selama masa itu pula, berbagai kemajuan penting telah dicapai dengan pesat oleh HasilPepera membuktikan bahwa sebanyak 1.025 rakyat Papua atau Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian, hasil Pepera dibawa ke Sidang Umum PBB. Pada 19 Desember 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil Pepera. Setelah itu, Soeharto mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Ziv9UX3.
  • n7ak3205up.pages.dev/423
  • n7ak3205up.pages.dev/153
  • n7ak3205up.pages.dev/315
  • n7ak3205up.pages.dev/248
  • n7ak3205up.pages.dev/152
  • n7ak3205up.pages.dev/413
  • n7ak3205up.pages.dev/413
  • n7ak3205up.pages.dev/102

    • tokoh tokoh yang menjadi saksi penyerahan irian barat kepada indonesia